Refleksi Pemekaran Daerah

PEMEKARAN DAERAH

KEBUTUHAN RAKYAT ATAU KEPENTINGAN ELIT?

Akhir-akhir ini DPRD Provinsi Sumatera Utara sedang getol-getolnya memperjuangkan pemekaran daerah, salah satunya termasuk pemekaran Propinsi Kepulauan Nias. Kewajiban sebagai wakil rakyat patut kita hargai kerja-kerjanya memikirkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat kepulauan Nias di tingkat propinsi. Fenomena ini tentunya merembes pada situasi pro dan kontra diberbagai kalangan politisi, tokoh, masyarakat, pejabat pemerintah dan diantara para pakar.  Salah satu analisa sederhalna, hal ini terjadi karena berbagai kepentingan pada masing – masing individu, kelompok atau golongan.

Dalam menanggapi sikap wakil rakyat kita untuk menjadikan Pulau Nias menjadi satu daerah otonomi baru, maka kita harus punya banyak persiapan untuk bisa menikmati seperti apa sebenarnya menjadi sebuah daerah pemekaran. Persiapan dalam hal memandirikan ekonomi, menggali potensi daerah, pertahanan budaya, situasi sosial politik; kependudukan; luas daerah; pertahanan; dan keamanan serta hal lainnya merupakan rangkaian dari tiap hal yang mampu kita benahi kedepan. Pada akhirnya, ketika hal tersebut telah berada pada kondisi yang ideal, maka rakyat benar – benar menikmati berada pada suatu daerah baru yang memberi harapan yang baru juga.

Pemekaran daerah secara intensif berkembang di Indonesia sesuai amanat undang-undang dan sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, lalu setelah terjadi pemekaran kabupaten/ kota khusus di Kepulauan Nias, kondisi apa yang terjadi? Kalau kita melihat kebelakang untuk bisa memberikan beberapa analisa sebagai kesimpulan sementara mengenai pemekaran daerah dan dampaknya beberapa waktu lalu, maka dipastikan akan ada beberapa analisa yang semua bisa diterima. Artinya, perbedaan pemahaman soal ini bukan menjadi titik tolak untuk dipertentangkan. Kita sepakat, bahwa dengan adanya pemekaran maka bantuan dari pusat begitu besar mengalir di kepulauan Nias yang telah menjadi 4 kabupaten dan 1 kota. Yang lebih jelas, kita telah memiliki 5 kepala daerah dan seterusnya terjadi penambahan pegawai yang sangat banyak dibanding masa sebelumnya ketika hanya memiliki 1 kabupaten saja. Persoalannya, hal ini terkesan hanya menjadi ajang untuk meraih jabatan, ruang untuk mendapat paket proyek, melakukan praktek KKN seperti pada pengadaan CPNSD, kasus Pemilukada, dan berbagai hal lain yang tersembunyi dan terbungkus rapi yang tidak terlihat oleh kita sebagai rakyat.

Mimpi akan sebuah pemekaran propinsi kepulauan nias sudah dimulai, tanpa harus menghempang atau tidak menyetujui pemekaran, yang pasti kita harus berpikir matang dan bersiap diri menghadapinya, kita tidak mengharapkan mimpi ini akan kebablasan ketika hanya didorong oleh “nafsu kekuasaan” tanpa berorientasi kebutuhan rakyat. Mari belajar dari kondisi yang telah terjadi pada pemekaran kabupaten/kota yang lalu dimana bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, yang dalam analisa saya terkesan menjadi pemenuhan ambisi kepentingan segelintir orang yang notabene merekalah para elit politik dan apabila hal ini dipaksakan terjadi maka rakyat yang selalu menjadi korban dari biang pemekaran tak bermakna.

Dalam catatan ini, kita berharap bahwa kedepan dampak dari pemekaran yang telah terjadi dan sedang kita nikmati ini lebih banyak memberi dampak positif kepada rakyat untuk lebih beradab, sejahtera dan merasakan hidup yang merdeka. Jangan sampai pemekaran ini hanya dinikmati oleh segelintir orang, kelompok atau golongan tertentu, menjadi ajang pertarungan raja-raja kecil yang serakah dengan kekuasaan ataupun proses membagi-bagi “kue pembangunan” dari pemerintah pusat. Sekali lagi, kalau hal ini yang akan terjadi maka “drama penindasan rakyat” kembali terulang sekalipun telah membuka lembaran baru di negeri yang tercinta ini.

Anselmus Gulo

Ketua Pemuda Katolik Nias Barat